NEWS Pangkajene Sidenreng — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangkep bersama Pemerintah Kabupaten Pangkep resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna Persetujuan Bersama yang digelar pada Kamis, 27 November 2025, di Ruang Sidang A Kantor DPRD Pangkep.
Rapat paripurna berlangsung dengan suasana kondusif dan dihadiri unsur pimpinan DPRD, para anggota dewan, Bupati Pangkep beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kesepakatan ini menandai tahapan akhir pembahasan APBD sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.
Baca Juga : DPRD Pangkep Sahkan APBD 2026 Senilai Rp1,2 Triliun
Fokus Anggaran: Infrastruktur, Pendidikan, dan Layanan Publik
Dalam pembahasan Ranperda APBD 2026, DPRD dan Pemerintah Pangkep menitikberatkan sejumlah prioritas pembangunan, antara lain peningkatan kualitas infrastruktur daerah, penguatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan sektor ekonomi masyarakat.
Pemerintah Pangkep menegaskan bahwa alokasi anggaran tahun 2026 disusun dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah serta kebutuhan pembangunan yang mendesak. Infrastruktur desa dan jaringan konektivitas antarwilayah tetap menjadi fokus utama agar aktivitas masyarakat dapat berjalan lebih lancar.
Selain itu, sektor pendidikan juga mendapatkan perhatian besar. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas fasilitas sekolah, pembangunan ruang kelas baru, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik. Sementara itu, anggaran kesehatan diarahkan untuk meningkatkan layanan Puskesmas, pengadaan alat kesehatan, dan penguatan tenaga medis.
DPRD Tekankan Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran
Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota DPRD menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD 2026. Mereka mengingatkan pemerintah agar setiap program yang dibiayai anggaran daerah dijalankan secara efektif dan tepat sasaran.
Pimpinan DPRD juga menegaskan bahwa keputusan ini merupakan bentuk komitmen bersama demi terwujudnya pembangunan yang merata di seluruh wilayah Pangkep. “APBD merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pengelolaannya harus benar-benar transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar salah satu pimpinan dewan.
Bupati Pangkep Apresiasi Kerja Sama DPRD
Bupati Pangkep dalam sambutannya mengapresiasi kerja keras DPRD dalam mengawal proses pembahasan APBD, mulai dari rapat komisi hingga rapat gabungan. Ia menegaskan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif merupakan kunci dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik.
“Kesepakatan APBD 2026 ini menjadi dasar penting bagi pembangunan Pangkep di tahun mendatang. Terima kasih kepada DPRD yang telah bekerja sama dengan baik dalam menyusun anggaran yang pro-rakyat,” ujar Bupati.
Menuju Penetapan Resmi sebagai Perda
Dengan disepakatinya Ranperda APBD 2026 dalam rapat paripurna, dokumen tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk dievaluasi. Setelah melalui proses evaluasi, APBD Tahun Anggaran 2026 akan ditetapkan secara resmi sebagai Peraturan Daerah.
Kesepakatan ini diharapkan menjadi langkah awal bagi terlaksananya berbagai program prioritas yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Pangkep di tahun mendatang.
