NEWS Pangkajane Sidenreng – Sejumlah mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, menggelar aksi unjuk rasa mendesak agar anggota DPRD Pangkep, Ikbal Chaeruddin, diberikan sanksi tegas berupa Pergantian Antar Waktu (PAW). Tuntutan ini muncul setelah beredar status WhatsApp milik Ikbal yang diduga berisi pengaturan jatah fee proyek.
Aksi demonstrasi berlangsung di depan Kantor DPRD Pangkep, dengan massa membawa spanduk, pengeras suara, serta orasi yang menuntut agar lembaga legislatif segera mengambil tindakan. Para mahasiswa menilai status tersebut tidak hanya tidak etis, tetapi juga mencederai citra institusi DPRD sebagai lembaga yang seharusnya mengedepankan integritas dan profesionalitas.
Baca Juga : IPPM & PMII Geruduk Kejari–DPRD Pangkep, BK DPRD Pangkep Tegas
Mahasiswa: “Ini Pelanggaran Etika Berat”
Koordinator aksi, salah satu mahasiswa yang hadir dalam demonstrasi, mengatakan bahwa status WA Ikbal menunjukkan dugaan praktik yang tidak pantas dilakukan oleh seorang wakil rakyat.
“Ini pelanggaran etika berat. Bagaimana mungkin seorang anggota DPRD membuat status yang mengarah pada praktik fee proyek? Kami minta DPRD bertindak tegas. PAW adalah solusi untuk menjaga kehormatan lembaga,” tegasnya dalam orasi.
Mahasiswa juga menilai bahwa pernyataan Ikbal di media sosial telah memicu keresahan publik dan menimbulkan persepsi adanya praktik tidak sehat dalam pengelolaan proyek pemerintahan.
Desakan Transparansi dan Pemeriksaan Internal
Selain menuntut PAW, massa aksi juga meminta Badan Kehormatan (BK) DPRD Pangkep segera melakukan pemeriksaan yang terbuka dan transparan terhadap Ikbal. Mereka mendorong BK untuk menunjukkan ketegasan agar kasus ini tidak sekadar menguap tanpa kejelasan.
“Badan Kehormatan jangan hanya jadi simbol. Segera periksa, segera beri sanksi. Publik butuh kejelasan,” ujar salah satu peserta aksi lainnya.
Mahasiswa menegaskan bahwa siap mengawal proses pemeriksaan hingga tuntas dan tidak akan ragu kembali turun ke jalan jika DPRD dianggap lambat merespons.
Respons DPRD Pangkep
Sejumlah perwakilan DPRD Pangkep menemui massa aksi dan menyampaikan bahwa aspirasi tersebut akan dibahas dalam rapat internal. Mereka menegaskan bahwa BK DPRD telah menerima laporan terkait status yang dibuat Ikbal.
“Kami menerima aspirasi adik-adik mahasiswa. Tentu ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses di Badan Kehormatan,” ujar salah satu anggota DPRD yang menemui massa.
Selain itu, DPRD memastikan akan memanggil Ikbal untuk dimintai klarifikasi secara resmi sesuai mekanisme.
Ikbal Chaeruddin Beri Penjelasan Awal
Sementara itu, Ikbal Chaeruddin yang dikonfirmasi terpisah menyebut bahwa status WA tersebut adalah bentuk keprihatinan pribadinya terhadap praktik pengaturan proyek dan bukan bermaksud menunjukkan keterlibatan dirinya.
Namun, pernyataan tersebut belum memadamkan tuntutan massa, yang tetap meminta proses etik dijalankan secara menyeluruh.
Aksi Akan Terus Berlanjut Jika DPRD Dinilai Mandek
Para mahasiswa menegaskan bahwa aksi akan berlanjut apabila DPRD dinilai tidak serius menangani persoalan ini. Mereka berharap kasus ini menjadi momentum pembersihan internal agar DPRD Pangkep lebih transparan dan akuntabel.
